 |
| Martinus Sudarno,SH Anggota DPRD Provinsi Kalbar |
Batubertulisnews.com, Sekadau - Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PDI Perjuangan Martinus Sudarno mempertanyakan keseriusan Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.
Pasalnya menurut Sudarno hingga kini rumah dan pemukiman masyarakat di beberapa kabupaten tersebut masih terendam air. Dan masih banyak masyarakat yang terdampak banjir mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Disalah satu media Bapak Gubernur Kalbar mengklaim stok pangan untuk masyarakat terdampak banjir di daerah itu mencukupi sampai 15 hari ke depan. Pertanyaan kita beras itu disalurkan kepada siapa, kapan dan dimana, teknis penyaluran seperti apa, pasalnya kalau bantuan itu sudah disalurkan, lantas kenapa masih ada masyarakat yang mengeluhkan belum mendapat bantuan,” tanya Sudarno anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Sanggau Sekadau ini.
Martinus berharap bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi maupun pusat harus betul-betul dikawal. Pemerintah juga harus punya data valid mengenai seberapa banyak masyarakat yang terdampak banjir, sehingga penyalurannya tepat sasaran.
Karena menurut Martinus Sudarno, Bantuan yang disalurkan melalui organisasi, donatur maupun partai sifatnya terbatas. “Kita berharap bantuan pemerintah kepada korban bencana banjir tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Karena situasinya darurat, Martinus Sudarno meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kalau masih ada stok beras di Pontianak agar segera disalurkan dan kepada kabupaten yang menerima harus segera menyalurkan kepada masyarakat yang terdampak banjir.
“Jangan sampai faktanya bantuan katanya sudah disalurkan tetapi masyarakat banyak yang mengeluh belum menerima. Jangan sampai gubernur sampaikan cukup 15 hari kedepan, pertanyaan kita kapan bantuan itu disalurkan,” Terang Sudarno.
Ada keluhan lagi masalah air bersih yang dirasakan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Menurut Martinus Sudarno Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang harus segera mengatasi masalah kekurangan air bersih yang dihadapi oleh masyarakat. Pasalnya pemerintah organ-organnya seperti PDAM, PLN dll dapat bekerja keras dan ekstra mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat.
“Pada prinsipnya pemerintah melalui organ-organnya seperti PLN, PDAM dan lain sebagainya untuk bekerja keras dan ekstra membantu masyarakat yang terdampak banjir. PLN harus memastikan dan mengecek rumah warga yang terendam banjir harus dipadamkan. Keamanan dan keselamatan warga masyarakat harus diutamakan. PDAM harus memastikan ketersedian air bersih.
“Kalau pemerintah punya sensitivitas terhadap permasalahan banjir maka harus segera bertindak untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” Pinta Alumni lulusan Fakultas Hukum Untan ini. (Red)
