 |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno |
Sebelumnya Martinus Sudarno mengusulkan bahwa pembangunan jalan sebaiknya melanjutkan kembali dari Desa Selalong sampai titik akhir dimana anggaran tersebut terserap habis karena melihat aspek pemanfaatan infrastuktur jalan menuju kawasan kota Kabupaten Sekadau.
"Saya usulkan pembangunan jalan tersebut titik nol nya nyambung dari Selalong menuju Rawak karena untuk mempermudah akses dari 3 Kecamatan, Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hulu dan Sekadau Hilir, sehingga akses Masyarakat dari 3 Kecamatan tersebut menuju kawasan perkotaan menjadi lebih mudah dan manfaat untuk aktifitas perekonomian Masyarakat menuju pusat kota menjadi lebih optimal." katanya.
"Kita semua tentu sadar bahwa pusat perekonomian suatu wilayah itu berada di kawasan Perkotaan sehingga akses Infrastuktur menuju pusat perekonomian Masyarakat harus lebih di permudah dan direalisasikan terlebih dahulu." Tambah Martinus Sudarno. Sabtu, 12 Februari 2022.
Martinus Sudarno juga menyampaikan bahwa meskipun kewenangan sepenuhnya berada di tangan Gubernur Kalimantan Barat tetapi kebijakan yang dibuat harus melihat dari segala aspek pemanfaatan nya.
"Kewenangan sepenuhnya memang berada di tangan Gubernur, tetapi dalam menentukan kebijakan tentunya harus melihat dari segala aspek termasuk manfaat untuk akses masyarakat menuju pusat perekonomian, hal itu sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat bukan untuk kepetingan pribadi." ungkapnya.
Anggota DPRD Kalimantan Barat fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa untuk sementara dirinya belum mengetahui berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan jalan tersebut.
"Sementara ini saya belum mengetahui berapa total yang dianggarkan oleh Pemprov Kalbar, mungkin sama dengan tahun sebelumnya, di satu sisi kita harus memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena telah mengangarkan pembangunan jalan ini, tetapi di sisi lain kita juga harus terus mengawal semua kebijakan yang dibuat karena memang itu tugas kita bersama." Tutup Anggota DPRD Kalbar fraksi PDI Perjuangan ini. (Rn)
