 |
| Foto bersama usai kegiatan ASMAS |
Kegiatan dihadiri oleh Mahasiswa dari berbagai Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat serta Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H yang juga menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut. Adapun tema yang diusung yakni, “Penguatan Wewenang MPR RI”.
Dalam paparannya, anggota Anggota MPR RI - DPR-RI Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si berharap peserta yang hadir di ruangan tersebut dapat memberikan saran dan masukan terkait tema yang diusung. Mengingat Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk menyerapan Aspirasi Masyarakat Kalimantan Barat yang nantinya akan di kaji lebih lanjut dan di bawa ke Senayan untuk disampaikan.
"Untuk itu saya berharap, Kepada para peserta yang hadir disini untuk dapat memberikan saran dan masukan terkait apakah perlu Penguatan Wewenang MPR RI atau cukup sesuai yang diatur oleh UUD 1945 hasil amandemen. Jika memang menurut Masyarakat perlu adanya penambahan wewenang MPR RI, maka UUD 1945 akan di amandemen kembali”, Ucap Anggota MPR RI Fraksi Golkar tersebut.
Sementara itu, salah satu peserta dari PMKRI Cabang Pontianak, Didi Ruselven menyampaikan bahwa, sebelum adanya amandemen UUD 1945 terlebih dahulu mengenal yang Namanya Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun saat ini sudah dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025.
Didi Ruselven menilai implementasi undang-undang tersebut mengalami inkonsistensi karena disetiap kali ada pergantian Presiden dan Wakil Presiden, pergantian Kepala Daerah itu berubah pula Visi dan Misinya. Sehingga dengan adanya visi dan misi tersebut akan menjadi fokus utama terkait bagaimana Pembangunan Indonesia kedepannya bukan RPJPN.
“Menurut pandangan saya secara secara pribadi, mesti adanya GBHN agar program yang telah di susun secara nasional juga menjadi program setiap daerah, agar Pembangunan di Indonesia berkesinambungan dan berkelanjutan, jadi pembangunan di daerah tidak lagi mengacu pada visi-misi masing-masing Kepala Daerah” Ucap Didi.
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H dalam paparannya menerangkan bahwa saat ini Pemilu sudah memasuki tahapan demi tahapan menuju pesta demokrasi mulai dari pendaftaran Parpol hingga pengumuman DCS. Untuk itu dirinya himbau agar pelaksanaan Pemilu ini dapat berjalan damai serta mempersiapkan dalam mentukan pilihan tanpa menyinggung satu sama lain.
“seperti yang kita ketahui, 14 februari 2024 mendatang, kita akan melaksanakan Pemilu serentak, yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD RI, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi dan Pemilihan DPRD Kab/Kota. Saya menghimbau kepada kitan semua agar tetap menjaga kondusifitas di Kalimantan Barat, terkhusus di kota Pontianak. Jangan sampai hanya karena beda pilihan, beda pendapat suami istri bertengkar, sama tetangga kelahi kan tidak baik. Jadi silahkan tentukan pilihan kalian tanpa menyakiti yang lain, dan jangan sampai Golput karena suara kalian menentukan mau dibawa kemana Indonesia kedepan, Ucap Kapolresta Pontianak tersebut.”
Lebih lanjut Kapolresta Pontianak menyampaikan sering terjadi di masyarakat oknum-oknum Caleg ini bagi-bagi uang, pilih saya dan segala macam. Seolah-olah menunjukkan bahwa dia banyak duit, itu kan tidak baik, tidak benar. Saya sampaikan kepada kalian semua pilihlah Calon yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang baik untuk membangun daerahnya, dan Indonesia kedepan, menuju Indonesia Emas. bukan malah hasil dari Money Politik.
"Pelajari track record dari setiap calon sebagai referensi untuk menentukan pilihan, Pungkasnya."
Di akhir sesi kegiatan, Adraianus Asia Sidot mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang hadir, dan kepada Lima orang mahasiswa yang telah memberikan saran dan masukan kepadanya selaku Anggota MPR RI. Adrianus menuturkan bahwa saran dan masukan yang telah di berikan akan dikaji lebih lanjut untuk di bawa ke senayan agar bisa disampaikan. Acara kemudian di tutup dengan foto Bersama. (Su)
