 |
| Kabid Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau, Ifan Nurpatria. |
Batubertulisnews, Sekadau- Kabid Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Sekadau, Ifan Nurpatria mengungkapkan produktivitas kelapa sawit cenderung belum ada peningkatan. Sebut penjualan TBS ke Loading ramp jadi salah satu penyebabnya, Selasa 16 Juli 2024.
Loading ramp sendiri menjadi istilah tempat penampungan buah sawit sementara, sebelum masuk ke pabrik pengolahan CPO. Namun di Kabupaten Sekadau cukup banyak loading ramp yang menjual TBS sawit ke perusahaan di luar Kabupaten Sekadau.
"Kita masih cenderung belum ada peningkatan signifikan, karena cara menghitung produktivitas sawit adalah seberapa banyak yang bisa diolah pabrik kelapa sawit kita, jadi kita beranggapan yang diolah oleh PKS di Kabupaten Sekadau adalah produksi kelapa sawit di Kabupaten Sekadau. TBS diolah sekitar 1 juta 500 untuk CPO nya itu 25% dari jumlah TBS diolah, " jelas Ifan.
Ifan mengatakan banyaknya loading ramp di Sekadau yang cenderung tidak hanya menjual ke PKS di Sekadau, tapi banyak juga yang menjulang ke luar Sekadau. Sehingga seharusnya bila secara rasional ada peningkatan produktivitas sawit, tapi tidak tercatat karena TBS nya dijual ke luar Sekadau.
Dampak banyak TBS dijual keluar, di antaranya produksi tidak ada peningkatan signifikan, yang selanjutnya berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang salah satunya faktornya adalah peningkatan produksi TBS.
" Kalau saat ini 2023-2024 Kabupaten Sekadau adalah penerima nomor 3 terbesar DBH sawit se-Kalimantan Barat. Kita kalau posisi seperti ini, banyak TBS dijual keluar, kita dianggap stagnan. Maka kami mengkhawatirkan nilai DBS tidak bisa dipertahankan di tiga besar," jelas Ifan.
Dampak lainnya, adalah pabrik-pabrik di Sekadau tidak bisa mengoptimalkan kapasitas olahnya, apalagi akan ada penambahan beberapa pabrik di Sekadau. Padahal pabrik yang terpakai saat ini baru sekitar 70%.
"Apabila kondisi seperti ini, otomatis semakin rebutan. Saya khawatirkan bila terbangun 3 PKS lagi, kapasitas yang digunakan hanya sekitar 50-60%. Pabrik di Sekadau ada 8, yang sedang proses amdal ada 2," paparnya lebih lanjut.
Adapun beberapa upaya yang dilaksanakan dinas saat ini seperti memperkuat kemitraan, sehingga petani swadaya yang ada di Sekadau diusahakan untuk mengikat kemitraan dengan PKS yang ada. PKS juga harus melakukan pembinaan dan pelatihan untuk petani.
Meski begitu, Ifan menyebut upaya tersebut hanya bisa diterapkan untuk petani yang sudah tergabung dalam kelembagaan maupun kelompok tani. Sedangkan petani perorangan masih sulit dilakukan pembinaan, karena pembinaan bisa dilakukan pemerintah bila berbentuk lembaga, atau koperasi.
"Padahal keuntungan yang sudah berkelompok atau lembaga ini cukup banyak, salah satunya bantuan pupuk, alat pasca panen, bahkan alat angkutan. Sebetulnya sangat rugi kalau petani perorangan. Bantuan program ada untuk petani kelapa sawit, ada beberapa lembaga kelompok tadi atau KUD yang kita dorong untuk mendapatkan bantuan tersebut. Cuma memang memerlukan persyaratan, biasanya dari petani yang lama memenuhi syarat, " paparnya.
Ifan menegaskan, petani dan perusahaan harus sama-sama menjaga tata niaga sawit, karena pada kondisi saat ini, sudah tercipta pasar bebas, yang dampaknya sangat besar. Seperti, sangat marak pencurian, tidak hanya di kebun, tapi juga kebun plasma. Hal ini terjadi karena sekarang setiap orang bebas menjual kelapa sawit ke loading ramp, bahkan orang tidak punya kebun juga bisa menjual TBS sawit. Kemudian dengan tata kelola yang tidak baik ini maka harga kelapa sawit suatu saat mungkin tidak bisa lagi dikendalikan pemerintah.
"Tapi sekarang yang berlaku harga pasar, pasar bebas. Ketika pemerintah tidak bisa mengendalikan lagi maka tercipta bencana kedua seperti yang dialami dengan komoditas karet," pungkasnya.
Sementara itu, Ifan menyebut sampai dsat ini perbandingan lahan selalu meningkat, apalagi dengan program IP3K, ada penambahan sekitar 1000 hektare lahan sawit. Walaupun memang tahun ini belum produksi. Begitupun dengan lahan swadaya masyarakat dipastikan ada peningkatan, maka secara rasional pasti luas lahan bertambah, produksi juga harus bertambah.
