Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi hadiri Musyawarah Wilayah ke-4 Masyarakat Adat Kalimantan Barat
Batubertulisnews.com, Sekadau - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi hadiri Musyawarah Wilayah ke-4 Masyarakat Adat Kalimantan Barat di Rumah Betang Buah Main Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semadak, Kabupaten Sekadau, Kalbar, Rabu, 28 Agustus 2024.
Diketahui dalam Musyawarah Wilayah itu Tono ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Harian (PH) AMAN Kalimantan Barat periode 2024-2029 setelah dilakukan musyawarah mufakat.
Pada kegiatan itu, Rukka menyampaikan sebagai masyarakat adat, salah satu semangat adalah senasib sepenanggungan. Dia mengungkapkan musuh dari dalam diri semakin banyak, banyak elit-elit berseragam baju adat yang digunakan untuk melawan kampung halaman sendiri.
"Ini adalah tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adat dan khususnya oleh para pemimpin," tegas Rukka.
Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi saat membacakan sumpah dan janji Ketua PH dan pengurus terpilih
Dalam wawancara secara terpisah, Rukka mengatakan sekarang ini kita sedang memasuki masa pemilihan kepala daerah, di mana seluruh sumber daya, kekayaan di daerah termasuk dan khususnya di wilayah adat sedang diijoerkan, tentunya hal itu tidak boleh terjadi, sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah adat dijadikan jaminan.
Namun yang harus terjadi adalah semua calon kepala daerah harus memastikan visi misi mereka untuk masyarakat adat dijelaskan secara terang benderang. Sehingga jangan sampai dipilih oleh masyarakat adat lalu setelah itu menjual tanah-tanah adat untuk kepentingan pengusaha dan elit-elit lokal.
Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi |
"Kita harus mengakui bahwa 80% ekosistem terbaik yang kita miliki yang membuat bumi dan kita manusia bertahan itu dijaga oleh masyarakat adat. Itu adalah sumbangan langsung daerah, sumbangan langsung wilayah-wilayah adat terhadap umat manusia dan bumi. Ini harus dijaga dan bahkan kalau bisa harus diperluas," lanjut Rukka.
Dia menegaskan agar visi ke depan kepala daerah harus bersama masyarakat melakukan pemulihan wilayah-wilayah adat, dan lingkungan sekitar. Maka dengan itu berbagai industri yang ekstraktif sudah harus dihentikan dan kalau bisa izin-izin yang sudah tidak efisiensi sudah harus ditinjau ulang bila perlu dicabut, diganti dengan memperbaiki daerah masing-masing.
"Kita meminta untuk semua kepala daerah memastikan visi lima tahun ke depan harus bertumpu pada melindungi, memperkuat, memberdayakan dan memajukan di daerahnya masing-masing, " ujar Rukka.