Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, BPRPD Sekadau Target Kategori Digital

 

Fasipikus Iwan Karantika, Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau (Tengah) 

Batubertulisnews.com, Sekadau- Tingkatkan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau gelar kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Sekadau tahun 2024 di Lupung Caffe Sekadau, Selasa, 10 September 2024.

Fasipikus Iwan Karantika, Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) Kabupaten Sekadau mengatakan ETPD Kabupaten Sekadau saat ini masih di urutan ke 11 dari seluruh kabupaten, kota di Kalimantan Barat dengan posisi di 72,3% dengan kategori Maju. 

ETPD adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pertemuan hari itu, BPRPD Sekadau juga menghadirkan perwakilan Bank BNI dan Bank Kalbar sebagai pemateri dengan peserta masing-masing perwakilan SKPD di Sekadau. Melalui kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Sekadau tahun 2024 itu diharapkan kategori ETPD Sekadau dapat meningkatkan dari Maju menuju Digital. Pihaknya pun berharap dukungan semua SKPD di Kabupaten Sekadau untuk mencapai target tersebut. 

"Yang diupgrade, SP2D online supaya ada, kanal-kanal pembayaran pajak dan retribusi, nanti bisa di alfamart, indomaret, CU. Oleh BI juga diminta kepada seluruh pemerintah daerah ikut lomba ASN digital artinya diminta ASN ini melek secara digital, baik belanja, pendapatan dan pembayaran dan lainnya, " jelas Iwan. 

Terkait dengan beberapa desa yang masih blank spot dan dipastikan menghambat upaya transaksi non tunai. Iwan menyebut sudah ada 124 tower di Kabupaten Sekadau, jumlah tower ini lebih banyak dari jumlah desa yakni 94 desa. Maka diharapkan jumlah tower yang lebih banyak itu dapat menjangkau seluruh desa agar tidak ada lagi wilayah blank spont. 

"Saran dari BI untuk memperluas jangkauan blank spot, dari pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo, memang kendala dalam pembayar non tunai itu jaringan internet. Nanti kita koordinasi dengan dinas, desa mana yang masih blank spot, " tandasnya. 

Meski masih ada kendala seperti blank spot, Iwan menyebut di Sekadau seluruh pembayaran pajak daerah sudah dilakukan secara non tunai, tinggal yang retribusi yang masih ada tunai.