 |
| Forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2026 di Aula Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis, 9 Januari 2024. |
Batubertulisnews.com, Sekadau- Pemerintah Kabupaten Sekadau menggelar forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2026 di Aula Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis, 9 Januari 2025.
Bupati Sekadau, Aron membuka kegiatan menyampaikan bahwa forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan amanat dari Permendagri nomor 86 tahun 2017. Pada pasal 80 bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Penyusunan RKPD tahun 2026 merupakan tahun keenam pelaksanaan peraturan daerah ” tentang ” RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 yang memasuki tahap transisi, yaitu mempersiapkan transisi kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih untuk lima tahun berikutnya.
Proses penyusunan dokumen RKP tahun 2026 merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan mencermati dinamika permasalahan pembangunan daerah yang sedang berkembang di pemerintah pusat, pemerintah provinsi kalimantan barat dan pemerintah kabupaten sekadau. beberapa isu strategis berdasar pada permasalahan pembangunan daerah yang ada di kabupaten sekadau antara lain :
1. Peningkatan Infrastruktur:
2. Kualitas Sumber Daya Manusia:
3. Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial,
4. Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan,
5. Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Keamanan dan Ketentraman.
Strategis tersebut dirancang menjawab isu strategis dirancang dalam lima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sekadau tahun 2026 yaitu:
1. Peningkatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
3. Peningkatan peluang usaha yang berkelanjutan serta pengembangan sektor unggulan,
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan politik, serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat.
Dengan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan pada:
1. meningkatkan ketersediaan infrastruktur, akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, jalur penghubung menuju kawasan ekonomi, pariwisata, pertanian dan perkebunan serta kawasan strategis lainnya:
2. mempercepat pembangunan sanitasi perkotaan, serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman,
3. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana serta layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kemampuan literasi — masyarakat, serta penempatan dan pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan yang merata:
4. menanamkan — nilai-nilai — luhur kearifan lokal kepada generasi muda:
5. Perbaikan kualitas tenaga kerja serta perluasan lapangan kerja.
6. Perlindungan sosial yang adaftif,
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi promosi potensi investasi, pengembangan koperasi dan ukm, industri, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
8. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan dan perkebunan melalui bantuan bibit, benih, pupuk serta dukungan lainnya.
9. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan persampahan, meningkatkan upaya konservasi, mengurangi pencemaran, dan mitigasi bencana.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, menjaga stabilitas pemerintahan, akan politik dan demokrasi, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam proses pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026 didukung dengan 30 urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan pilihan dan 10 unsur pendukung, pengawasan, penunjang, kewilayahan dan pemerintahan umum, 120 program renstra dan 34 perangkat daerah.
Pelaksanaan konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. dengan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak ” dalam konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2026.
"Diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah tepat sasaran sesuai dengan target indikator kinerja utama, IKK dan IKD yang tertuang didalam peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten tahun 2021-2026 dan diharapkan dapat menjawab tantangan dan isu-isu strategis pada tahun 2026," kata Aron.
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, forum gabungan perangkat daerah, musrenbang RKPD kabupaten dan musrenbang RKPD provinsi hingga nantinya musrenbang nasional sebelum akhirnya RKPD Kabupaten Sekadau ditetapkan pada bulan Juni tahun 2025.
