 |
| Foto bersama peserta Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI dengan tema Penguatan Kewenangan MPR berlangsung di Kampus 2 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Jl Merdeka, Kota Pontianak pada Jumat, 14 Maret 2025. |
Batubertulisnews.com, Pontianak – Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. lakukan diskusi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan masyarakat di Kota Pontianak.
Diskusi ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI dengan tema Penguatan Kewenangan MPR berlangsung di Kampus 2 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Jl Merdeka, Kota Pontianak pada Jumat, 14 Maret 2025.
Acara dibuka dengan sambutan dari Direktur Akademi Keuangan dan Perbankan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Adrian Gabriel, S.Ag., M.Pd., yang menyoroti peran dari Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. bagi masyarakat Dapil Kalbar, satu di antaranya dalam pemberian Beasiswa KIP Aspirasi kepada ratusan mahasiswa yang tersebar di berbagai Kampus di Kalimantan Barat.
"Kegiatan penyerapan aspirasi ini penting sebagai sarana penyampaian aspirasi dan diskusi konstruktif, " ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi pemaparannya sebagai Narasumber, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. menguraikan berbagai permasalahan yang timbul pasca-amandemen UUD 1945.
Adrianus menyampaikan bahwa Reformasi yang telah berjalan selama 24 tahun masih memerlukan banyak perbaikan, dan penting adanya perbaikan sistem pemilihan umum guna mengurangi praktik politik uang (money politics).
Peningkatan kasus korupsi, termasuk kasus minyak goreng, yang mencerminkan lemahnya kontrol terhadap pemerintahan, ujar Adrianus Asia Sidot.
Adrianus juga menyampaikan bahwa ketiadaan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja Presiden sejak MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara memunculkan wacana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Adrianus Asia Sidot pun mengusulkan pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan memiliki kesinambungan yang jelas.
Ia juga menegaskan bahwa edukasi politik sangat diperlukan, dan kegiatan semacam ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap politik dan pemerintahan.
Kepada generasi muda, Adrianus mengingatkan agar lebih kritis dan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pada kesempatan yang sama, Thadeus Yus, SH., MPA., selaku narasumber pakar memberikan perspektif historis mengenai perubahan konstitusi di Indonesia. Ia juga menyoroti tentang evolusi konstitusi sejak 1945, termasuk penggunaan UUD Sementara 1950 dan Dekrit Presiden 1959. Serta dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan dan lembaga negara, seperti penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Thadeus mengingatkan akan pentingnya penguatan kembali fungsi MPR sebagai pengontrol kebijakan nasional, hal ini nampak dari ketidakefektifan kontrol MPR terhadap kebijakan nasional setelah perubahannya menjadi lembaga setara dengan lembaga negara lain.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Antonius Awen, mahasiswa semester 4 Program Studi Keuangan dan Perbankan, menanyakan kemungkinan pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan langkah konkret untuk mengedukasi masyarakat dalam mengurangi money politics dalam pemilu.
Peserta kegiatan mengharapkan acara kegiatan seperti ini berlanjut dan sering dilakukan, sehingga dapat menyusun rekomendasi yang dapat disampaikan kepada MPR dan DPR sebagai bahan pertimbangan dalam kajian lebih lanjut, serta agar aspirasi yang telah disampaikan dapat memberikan dampak positif bagi perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Kegiatan ini ditutup dengan pernyataan penutup yang mengutip filsuf Francis Bacon: Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kekuatan. Dalam era disrupsi yang terus berkembang, penting untuk terus belajar agar tidak tertinggal. (Ist)
